Kegiatan

523/00.500/I/2024 Tentang Petunjuk Teknis Asuransi  Nelayan Jawa Tengah Pada Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 3 Januari 2024

Tahapan Penetapan  SK Kepala Dinas Kelautan dan  Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Pembuatan Polis Induk  dan   Pencetakan  Kartu  Asuransi  Nelayan  serta  Pendistribusian  Kartu  Asuransi  Nelayan  akan dilakukan pada bulan Maret 2024. Masa  pertanggungan dimulai dari Maret 2024 sampai dengan Maret 2025.

 Jumlah  bantuan  asuransi  nelayan  yang   diberikan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah melalui  Dinas Kelautan dan  Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10.000 nelayan. Usulan yang  disampaikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal dan  telah lolos verifikasi untuk Bantuan Asuransi Nelayan Tahun  2024 sebanyak 268 orang  yang  terdiri dari Kecamatan Kedungbanteng (7 orang),  Kecamatan Kramat (52 orang),  Kecamatan Warureja (30 orang)  dan  Kecamatan Suradadi (179 orang).  Calon penerima bantuan asuransi  nelayan  Tahun  2024,  diutamakan  nelayan  yang  belum  pernah menerima  bantuan asuransi nelayan pada tahun-tahun sebelumnya

Beberapa manfaat E-BKP NK ini antara lain sebagai pemenuhan dokumen persyaratan penerbitan surat rekomendasi BBM. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan  Pengatur Hilir Minyak dan  Gas  Bumi Republik   Indonesia   Nomor    68/BPH   MIGAS/KOM/2023   tentang Pedoman  Perhitungan   Estimasi Kebutuhan Jenis Bahan  Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan  Bakar Minyak Khusus Penugasan Dalam Penerbitan Surat Rekomedasi, dimana konsumen   sub  sektor usaha perikanan diperuntukkan untuk nelayan yang  menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran  5 GT yang  terdaftar di Kementerian Kelautan  dan   Perikanan,  Perangkat  Daerah  Provinsi  atau  Perangkat Daerah  Kabupaten/Kota  yang membidangi perikanan

Kegiatan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap Semester II Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan guna mendapatkan data statistik perikanan tangkap 2023 yang akurat dan berkualitas sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan padad Hari Senin - Rabu, Tanggal 19 - 21 Februari 2024, di Griya Persada Convention Hotel and Resort, Jl. Gintungan No. 77 Bandungan, Kabupaten Semarang. Dihadiri secara luring oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (34 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) yang merupakan validator atau enumerator berdasarkan SK Validator Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2023. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Ir. Fendiawan Tiskiantoro, M.Si. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap oleh Bapak Anang Wahyu Susilo, S.Pi., M.Si dengan materi yaitu Rambu-Rambu Validasi dan Evaluasi Semester II Tahun 2023. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, statistik perikanan tangkap harus didasari dengan metodologi terlebih dahulu dan semua kab/kota diharapkan memiliki metodologi yang sama sehingga data yang dihasilkan seragam dan akurat. Selain itu, persepsi yang selaras terkait definisi-definisi dalam statistik tersebut seperti nelayan, rumah tangga perikanan (RTP), kapal perikanan dan lain sebagainya. DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL Bidang Perikanan Tangkap KEGIATAN VALIDASI STATISTIK PERIKANAN TANGKAP SEMESTER II TAHUN 2023 Semarang, 19 - 21 Februari 2024 Indikator pada validasi statistik perikanan tangkap terdiri dari data produksi dan data tahunan. Data produksi sendiri yaitu semua hasil tangkapan yang didaratkan termasuk data produksi yang dilelang, dijual langsung ke bakul ataupun dibawa kerumah untuk diolah sendiri. Sedangkan data tahunan berupa data RTP, nelayan (KUSUKA), kapal perikanan, dan lain sebagainya. Pendataan statistik perikanan tangkap terdiri dari data pelabuhan dan non pelabuhan. Pendataan statistik perikanan tangkap di pelabuhan dilakukan secara cacah lengkap yang berasal dari pelabuhan, tangkahan dan sentra nelayan. Sedangkan pendataan statistik perikanan tangkap non pelabuhan dilakukan secara sampling dengan metode Slovin yang telah ditentukan besaran dari margin of error. Data non pelabuhan terdiri dari laut dan perairan umum daratan (PUD). Kondisi perikanan tangkap saat ini di Provinsi Jawa Tengah yaitu produksi di pelabuhan lebih kecil dibandingkan produksi non pelabuhan. Hal ini menjadi catatan tersendiri karena berdasarkan keadaan tersebut menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah terdapat produksi perikanan tangkap yang tidak tercatat (loss data). Validasi data statistik perikanan tangkap dari kabupaten/kota dengan metode desk untuk masingmasing perwakilan yang telah hadir. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid dengan kesesuaian data yang telah disubmit apakah data tersebut akurat atau tidak. Data statistik perikanan tangkap Kabupaten Tegal sudah sesuai dan akurat sehingga dapat divalidasi tanpa perbaikan dan catatan hanya ada konfirmasi terkait jenis ikan dan harga ikan yang ada dilokasi tersebut. 

Tangkap – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan  Direktorat Perizinan dan  Kenelayanan (Dit.

PDK) – DJPT. Pemaparan dari narasumber tentang :

 1.     Dukungan Penyuluh Perikanan dalam Percepatan Pendataan Nelayan, disampaikan oleh Plt. Kepala

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;

2.   Dukungan Aplikasi  Satu Data dalam  percepatan pendataan nelayan,  disampaikan  oleh  Ketua  Tim

Kerja Pengelolaan Data dan Statistik, Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin);

3.  Dukungan validator pada pendataan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan, disampaikan oleh

Kasub Tim Kerja Data, Setditjen Perikanan Tangkap;

4.   Pedoman pendataan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan, disampaikan oleh Ketua Tim Kerja

Perlindungan Nelayan-Dit. PDK;

5.  Tata cara   pengisian  kuesioner  pendataan pelaku  usaha subsektor Penangkapan Ikan  oleh  Tim

Pusdatin;

6.  Simulasi  pengisian  kuesioner  pendataan  pelaku  usaha  subsektor  Penangkapan  Ikan  oleh  Tim

Pusdatin;

7.   Simulasi input pendataan pelaku usaha subsektor Penangkapan Ikan pada Aplikasi Satu Data oleh

Tim Pusdatin

Guna mendukung kegiatan dimaksud, Ditjen Perikanan Tangkap telah menyusun Keputusan Menteri Kelautan dan  Perikanan Tentang Petugas Pendataan KUSUKA untuk Pendataan Subsektor Penangkapan Ikan TA 2024 yang  saat ini dalam proses pengesahan. Petugas Pendata KUSUKA  berasal dari para Penyuluh Perikanan dari Kabupaten/Kota sejumlah 1.246 orang yang tersebar di 284 Kabupaten/Kota dan

31 Provinsi. Sasaran pendataan dalam rangka Percepatan Pendataan KUSUKA subsektor penangkapan ikan tahun 2024 adalah pelaku usaha subsektor penangkapan ikan (nelayan pemilik) baik yang  tidak menggunakan  kapal  penangkap ikan  maupun yang   menggunakan  kapal  penangkap ikan  berukuran sampai  dengan 10  GT. Kegiatan  pendataan dilaksanakan  oleh  Petugas Pendata KUSUKA  subsektor penangkapan ikan dan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi perikanan. Pelaksanaan pendataan mengacu pada  (1)  Pedoman Pendataan  Pelaku  Usaha   Subsektor Penangkapan  Ikan,  (2)  Kuesioner KUSUKA subsektor penangkapan ikan, (3) Aplikasi Satu Data Modul KUSUKA subsektor penangkapan ikan. Petugas validasi dari DKP Kabupaten/Kota turut berperan dalam kegiatan percepatan pendataan kusuka pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dimana melakukan validasi terhadap data yang  telah diinput

oleh Pendata KUSUKA subsektor penangkapan ikan 

Kegiatan gerai pelayanan jemput bola perizinan kapal nelayan dilaksanakan dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan, bahwa mulai tanggal 1 Januari 2024 nelayan kecil wajib memiliki Buku Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangannya. Gerai pelayanan dilaksanakan bersama antar instansi terkait antara lain dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, KSOP Kelas IV Tegal, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Perikanan Kabupaten Tegal dan DPMPTSP Kabupaten Tegal. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada Hari Kamis – Jumat, tanggal 7 – 8 Maret 2024, di Tempat Pelelangan Ikan Suradadi, Jl. Raya Pantura No. 18 Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Gerai pelayanan JEBOL IKAN dimulai pada Hari Kamis, 7 Maret 2024 pukul 10.00 WIB yang dibuka oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal. Setelah pembukaan dilanjutkan dengan paparan singkat dari DKP Provinsi Jawa Tengah dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Pemaparan materi dari DKP Provinsi Jawa Tengah terkait buku kapal perikanan elektronik (E-BKP) yakni alur penerbitan permohonan E-BKP dan perizinan alat tangkap arad yang sudah terakomodir dalam PERMEN KP No. 36 Tahun 2023. Permohonan penerbitan E-BKP dengan alat tangkap arad, diwajibkan untuk nelayan/pemohon membuat DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL Bidang Perikanan Tangkap KEGIATAN JEMPUT BOLA PERIZINAN KAPAL NELAYAN (JEBOL IKAN) Suradadi, 7 - 8 Maret 2024 surat pernyataan bahwa akan memodifikasi alat tangkap tersebut dengan tambahan TED (turtle excluder device) dimana pemasangan alat tersebut berguna untuk meminimalisir jumlah bycatch yang tertangkap oleh alat tangkap arad. Selanjutnya paparan dari DPMPTSP terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan BPJS Ketenagakerjaan, dimana setiap nelayan diwajibkan memiliki NIB sebagai bukti dari usaha penangkapan ikan yang dilakukan. Kepemilikan NIB tersebut juga mengikat nelayan untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan akan kecelakaan kerja. Kegiatan pelayanan gerai dibagi sesuai dengan tugas dan kewenangannnya dimana Dinas Perikanan Kabupaten Tegal bertugas sebagai petugas registrasi berkas, Dinas Kelautan dan Perikanan Povinsi Jawa Tengah bertugas untuk verifikasi dan penerbitan E-BKP, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal bertugas untuk pelayanan penerbitan NIB, KSOP Kelas IV Tegal melaksanakan pelayanan untuk endorsement PAS Kecil dan konsultasi terkait pembuatan e-PAS Kecil, dan yang terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pelayanan dalam registrasi pendaftaran keikutsertaan nelayan maupun pembayaran setoran. Alur pelayanan penerbitan E-BKP pada gerai JEBOL IKAN dimulai dari meja Dinas Perikanan Kabupaten Tegal terlebih dahulu untuk registrasi berkas permohonan, kemudian dilanjutkan ke meja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal untuk penerbitan NIB. Setelah itu, jika sudah mencetak NIB dilanjutkan ke meja DKP Provinsi Jawa Tengah untuk verifikasi dan penerbitan E-BKP NK. Pada hari pertama pelayanan jumlah nelayan kecil di Kabupaten Tegal yang telah dilayani penerbitan EBKP sejumlah 43 orang dan pada hari kedua jumlah nelayan yang telah dilayani penerbitan E-BKPnya sejumlah 76 orang.